Tentang Kami Redaksi

ASAP DAN KESENGSARAAN RAKYAT INDONESIA

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Jakarta, Parlemen Rakyat.
Persoalan kabut Asap dan kebakaran Lahan gambut terus menuai sengsara bagi bangsa Indonesia dalam segala sektor, yang dicermati oleh berbagai pihak. Menjadi polemik nasional setelah Kabut Asap di sekitar Riau, Jambi, Kalimantan dan Sulsel terus memburuk, mempengaruhi jarak pandang, ekonomi yang ambruk, dan kesehatan masyarakat yang terus memburuk. Persoalan yang dari tahun ke tahun ini melanda Indonesia seolah tak jemu dan tak bisa ditanggulangi oleh pemerintah, bahkan disinyalir ini bagian dari proyek proyek pemerintah dan kejahatan koorporasi terkait perluasan lahan kelapa sawit.

Kebijakan pemerintah dalam proses perijinan yang lemah serta adanya pejabat yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut ini dipertegas oleh Abet Nego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi yang mengatakan, "Tidak satu dua kali Gubernur atau kepala daerah yang di tangkap terkait persoalan ini." Tegasnya. Abet juga menjelaskan bahwa Praktek praktek pembakaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dan mafia kehutanan terkesan dibiarkan terjadi dari ke tahun tahun dan dengan adanya pembiaran ini dari tahun ke tahun akan selalu terjadi masalah yang sama sebab selalu berulang kejahatan korporasi. "Proses penegakan hukum dalam hal ini menyangkut struktural dan kultural harus betul betul kuat dalam pelaksanaanya." Tegasnya lagi.

Saat ini sudah tumbuh gerakan penyelamatan alam yang menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk menanggulangi masalah ini. Dan kali ini adalah momentum dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dari akar akarnya.
"Saat inj persoalan lingkungan hidup telah menghabiskan 400 milyar anggaran." Jelas Walhi.
Yang menjadi catatan bahwa kondisi Indonesia dan global terus memburuk dan menurun. "Pada tahun 2014 pemerintah telah menyatakan ada 24 terduga perusahaan yang di tangkap.. Namun seolah hilang ditengah jalan. Bagaimana dengan tahun ini?". Kata Abet.

Sementara itu Abdul Aziz, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD MPR RI) Sumatera Selatan, mengatakan bahwa persoalan ini harus dilihat untuk masa depan Indonesia. Dimana pemerintah pusat harus bertanggung jawab secara penuh.
"Seharusnya bagi pembakar hutan, harus diberlakukan hukuman penjara seumur hidup dan denda yang seberat beratnya." jelas Aziz.

(Hugeng)