Tentang Kami Redaksi

Diskusi Publik P8: Netralitas Aparat dalam Pilkada dan Pemilu

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Jakarta, ParlemenRakyat

P8 (Pokja 8 / Kelompok Kerja Bidang Politik Keamanan) merupakan kelompok kajian independen yang mengkaji masalah politik dan kemanan, termasuk isu netralitas aparat. Oleh karena itu, P8 menyelenggarakan diskusi publik dengan judul "Netralitas Aparat dalam Pilkada dan Pemilu" pada hari Kamis, 5 Juli 2018 di Ruang Samba A, Hotel Borobudur Jakarta.

Edy Prasetyono, Ph.D, Selaku ketua Pokja 8 dalam sambutannya mengatakan, Diskusi publik P8 menghadirkan Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko, SIP. (Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia) sebagai keynote speaker serta dilanjutkan 4 (empat) orang pembicara.

Dia menambahkan, ke empat Pembicara tersebut yakni Drs. Bangun Sitohang (Kepala Sub Direktorat Implementasi Kebijakan Politik, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), Brigadir Jenderal Polisi Dr. M. Fadil Imran, M.Si. (Wakil Ketua Satuan Tugas Nusantara Kepolisian Negara Republik Indonesia), Drs. Harimurty Wicaksono (Kepala Bagian Teknis Pengawasan Pemilu, Bawaslu Republik Indonesia), dan Titi Anggraini, S.H., MH. (Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem), ujar Edy.

Diskusi publik ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana situasi umum netralitas aparat pemerintah, khususnya aparat keamanan dalam Pilkada 2018?

2. Apa saja yang menjadi catatan Bawaslu mengenai netralitas aparat selama Pilkada? Apakah data di lapangan mengkonfirmasi kegaduhan elit politik yang menganggap netralitas aparat telah tercoreng?

3. Apa pelajaran bagi pemerintah untuk dapat lebih baik dalam menjamin netralitas aparat dalam Pemilu 2019?

"Netralitas aparat keamanan dalam politik, khususnya dalam pilkada dan pemilu, mempunyai 3 signifikansi. Pertama, menjaga kualitas demokrasi dan proses politik dari kepentingan dan politisasi aparat keamanan. Kedua, netralitas penting untuk menjadikan apatat keamanan profesional dalam bertugas sebagai abdi negara dan masyarakat. Ketiga, netralitas ditujukan untuk melindungi hak dan kebebasan warganegara dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya," jelas Edy

Secara umum pelaksanaan pilkada serentak berlangsung sangat baik. Kami berharap pemerintah, penyelenggaa pemilu, peserta pemilu, aparat keamanan, dan seluruh warga negara dapat kembali menjaga netralitas aparat keamanan dalam pemilu dan pilpres pada tahun 2019 yang akan datang, "tutup" Edy Prasetyono. (Ahr)