Tentang Kami Redaksi

Usut Tuntas Pendzaliman Hukum Pada Dr Lukas Budi Andrianto

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Keadilan dan penegakan hukum masih sebatas lips service. Usut tuntas oknum penyidik Polda Metrojaya dan oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Jakarta, ParlemenRakyat

Sejak dilaporkan pada 15 November 2013, terhitung sudah memasuki tahun ke 5 proses pengusutan laporan dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan Direktur Utama PT Putra Garuda Mas Raya, Virga Raya Damanik & Direktur PT Putra Garuda Mas Raya, Doni Mansen Aritonang kepada Kuasa Direksi PT Avetama Bapak dr. Lukas Budi Andrianto dalam tawaran kerjasama pengelolaan tambang pasir besi di Desa Adipala, Buton, Cilacap, Jawa Tengah, DIPENDAM dan DIPERMAIN MAINKAN para oknum polisi di Polda Metrojaya dan oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Virga Raya Damanik & Doni Mansen Aritonang diduga telah menjadi sekomplotan penjahat yang sering melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dalam sejumlah proyek tambang pasir besi. Namun, keduanya selalu saja bebas melenggang tanpa pengusutan yang pasti, ujar Hendrik Sinaga, Tim Kuasa Hukum Dr. Lukas Budi Andrianto, di Resto Batik Kuring, Jakarta Selatan, Senen (25/06/2018).

Bahkan, meskipun Virga Raya Damanik dan Doni Mansen Aritonang sudah ditetapkan sebagai tersangka (bukti penetapan tersangka R/8198/12/2017/DATRO tanggal 14 Desember 2017), sampai kini keduanya tidak pernah diperiksa dan ditahan untuk memroses kasusnya, tambah Hendrik.

Perlawanan hukum yang dilakukan Virga dan Doni lewat proses Pra Peradilan (Prapid) atas status tersangka mereka pun telah kandas. Karena keduanya tetap dijadikan tersangka, hakim menolak praperadilan yang diajukan Virga dan Doni.

"Virga & Doni diduga bersekongkol dengan oknum penyidik Polda Metrojaya dan oknum Jaksa untuk mengulur ulur dan bahkan memendam perkara ini," jelas Hendrik.

Dia tambahkan, tindakan tersebut sangat merugikan pencari keadilan, dalam hal ini Bapak dr Lukas Budi Andrianto. Miliaran rupiah telah ludes selama proses hukum yang dipermainkan ini, namun belum juga ada proses hukum yang adil dan tidak ada kepastian hukum atas laporan bernomor TBL/4028/XI/2013/PMJ/DitReskrimum tertanggal 15 Nopember 2013 itu, "tutup" Hendrik. (Ahr)