Tentang Kami Redaksi

Bareskrim Sita Bawang Putih Asal China Mengandung Cacing Nematoda

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com



Jakarta, Parlemen Rakyat

Badan Reserse Kriminal Polri (Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus) berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan distribusi bawang putih impor yang tidak sesuai ketentuan perundang undangan. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel T Monang Silitonga dan Juru Bicara Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Kombes Pol Slamet Pribadi, menujukkan barang bukti penyalahgunaan distribusi bawang putih impor, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tipideksus berhasil mengamankan penyalahgunaan distribusi bawang putih impor, asal Tiongkok dan Taiwan, yang tidak sesuai ketentuan Undang Undang.

Kombes Pol Daniel T. Monang Silitingo mengatakan, penyalahgunaan izin impor, melibatkan empat perusahaan, yakni PT Pertani (Persero), PT CGM, PT FMT, dan PT ASJ, sebagai perusahaan importir. Selain itu, satu perusahaan bernama PT TSR ikut terlibat karena menjual bawang putih impor ilegal.

Dari kasus tersebut pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti bawang putih sebanyak 30.000 ton yang sudah beredar dibeberapa pasar di Indonesia

Daniel menjelaskan, dari 300 ton bawang putih yang diimpor, 7 ton di antaranya bawang putih bibit yang tidak layak konsumsi dan menyalahi Undang Undang Karantina. Bawang putih bibit itu lalu dijual ke masyarakat oleh PT TSR. "Bawang putih bibit tidak layak konsumsi karena mengandung cacing nematoda," ucapnya

Polisi menetapkan empat tersangka dari penyalahgunaan izin impor itu, yakni Direktur PT TSR, MYI, SE, dan PN. Para pelaku disangkakan dengan Pasal 144 juncto Pasal 147 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian junctoPasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Ahr)