Tentang Kami Redaksi

Tugas Kurator jangan dikriminalisasi, hak Imunnya lebih dikedepankan

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Tugas Kurator jangan dikriminalisasi, hak Imunnya lebih dikedepankan

Jakarta Parlemen Rakyat.com,

AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) saat ini keberadaannya sudah 19 tahun , kemarin di Miladnya dirayakan dengan kegiatan Sosial lomba Futsal , Fun Run dan Donor darah.

M Idris SH, MH salah satu pengurus AKPI, menegaskan Kurator itu adalah lembaga baru dahulu namanya BHP(Balai Harta peninggalan), kurator ada semenjak tahun 1998 saat ada krisis Moneter saat presidennya Habibi, maka dari situlah dibuat UU kepailitan, ditemui di Gedung Arva Cikini Jakarta Pusat 9/8/2017.

Kurator dan Advokat lebih dahulu Advokat, Advokat ada semenjak jaman Belanda, jadi untuk menjadi kurator harus seorang Advokat baru bisa mengikuti pendidikan Kurator, mendaftar lewat online.

Di tempat yang sama Sahat M Tamba SH MH menegaskan berdirinya lembaga Kurator atas desakan IMFsaat krisis moneter terjadi saat itu krisis moneter terjadi perusahaan perusahaan banyak yang bandel, dihukum Dagang
sudah ada tapi aturannya belum dibuat secara khusus

Tahun 1998 dibuatlah secara khusus dibuatlah UU yang lebih elegance UU kepailitan dari situlah dibuka pendidikan khusus Kurator dan lahirlah angkatan pertama, beda dengan debt volecyor yang tugasnya melawan UU.

kiprahnya Debt colector habis setelah adanya UU kepailitan dan lembaga Kurator , Kurator bekerja sesuai dengan aturan UU yang ada, dan jelas rambu rambu hukum tidak ada yang dilanggar, karena setiap perusahaan yang pailit bisa langsung diajukan ke Pengadilan dan yang menyelesaikan Kurator sepenuhnya adalah kurator semua atas seijin pengadilan termasuk perusahaan sepenuhnya yang menjalankan perusahaan setelah jatuh pailit adalah kurator.

M Idris SH MH mengharapkan untuk Kurator hari ini dan kedepan hak Kurator harus lebih tegas, lebih Imun karena hak tugas daripada Kurator jelas tidak menyalahi UU sesuai dengan acuan Hukum dan UU yang ada.

Karena ada masalah saat Kurator bekerja dilaporkan dihalang halangi kinerjanya, kriminalisasi kurator banyak terjadi tentunya hak imun dari Kurator untuk unsur aparat Hukum terkait dikedepankan dari kepoliaian, jaksa dan hakim karena tugas Kurator tidak menyalahi UU dan Hukum yang ada.

jadi pihak pemangku kepentingan terkait saat ini harus mengetahui benar bahwa tugas Kurator sesuai prosedur atas perintah UU , hak Imun harus diberikan agar kinerja Kurator dalam melaksanakan tugasnya agar Kurator kinerja semakin baik kedepan.
(Any SH)