Tentang Kami Redaksi

Hukum Panglima tertinggi , tidak ada yang kebal Hukum di NKRI

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Hukum Panglima tertinggi , tidak ada yang kebal Hukum di NKRI

Jakarta Parlemen Rakyat. Com,

Saat ini ukum masih tajam kebawah tumpul keatas tentunya hal ini sangat ironis, kedepan sejatinya Hukum adalah Panglima tertinggi di Negara ini, siapapun dia tidak ada yang kebal Hukum termasuk presiden Jika terjerat masalah hukum harus diproses secara hukum, Recht Staat Hukum berpihak kepada kebenaran muaranya keadilan demikian ditegaskan praktisi hukum dan aktivis artis cantik yang dikenal di Duo Singa Meta atau lengkapnya Mifta Chatul Cholif SH, MH Sabtu, 17/7/2017.

Kedepan kemunduran di dalam berbangsa dan bernegara ini dikarenakan "system" yang senaknya dirubah oleh orang pinter keblinger tetapi tidak mengerti bagaimana dan mau dibawa kemana Negara ini dibawa.

Adanya Amandemen UUD 1945 dirubah dan diamandemen hal ini menyebabkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat berubah menjadi kedaulatan ada di tangan partai, hal ini jelas salah besar, syarat berdiri Negara harus ada rakyat bukan partai karena kemunduran negara jelas terletak di Amandemen UUD 1945, sudah saatnya seluruh rakyat mengawal agar UUD 1945 dikembalikan seperti semula ke UUD 1945 non amandemen baru diadendum sesuai dengan situasi yang berkembang.

Kita hanya generasi penerus kemerdekaan jadi sebelum merubah segala sesuatu hendaknya dipikirkan efek domino sebuah UUD 1945 diamandemen kalau dalam perjalanan membuat bangsa ini semakin tidak berdaulat makin terjajah asing hendaknya system yang salah jangan di teruskan, juga arah bernegara harus dibuat jelas sesuai GBHN garis besar Haluan negara.

Betapa pentingnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bernegara dan berbangsa, adanya GBHN untuk mendeteksi retorika global dalam pemerintahan, karena tanpa adanya GBHN gimana mau melaporkan retorika yang ada dalam pemerintahan saat ini seluruh rakyat membutuhkan pemimpin yang mumpuni yang tidak bisa didikte oleh kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, acuan bernegara ada di GBHN.

kita lihar retorika saat ini kriminalitas meningkat, jumlah lapangan pekerjaan yang tdk imbang ini aemua retorika nyata sehingga muncul sinyalemen "piye penak jaman ku ta" ini nyata karena pada jaman saat itu rakyat benar benar merasakan, subsidi, rasa aman dan tingkat disiplin, semua rakyat merasakan.

lantas bagaimana menerapkan Hukum Panglima tertinggi di NKRI, ini semua terletak pada seorang presiden seorang presidrn harus mengerti basic Tata Negara yang jelas harus mengerti jika seorang presiden tidak mengerti maka bisa dilihat seperti yang terjadi di saat ini, hukum dibolak balik benar jadi salah salah jadi benar, tapi jika seorang presiden mengerti basic Tata Negara maka akan mudah menerapkan Hukum sebagai Panglima tertinggi di NKRI, bukan teori semata negara berdasar atas hukum prakteknya Hukum tajam kebawah tumpul keatas, system yang salah jangan terus menerus dijalankan, karena setiap warga negara sama kedudukan nya dimata Hukum, hukum tidak tebang pilih, tinggal bagaimana sosok pemimpin kedepan tidak terus menerus menerapkan system yang salah.

Karena harus di akui di era Jaman Soeharto memjmpin semua di nomor satukan dari segi adat istiadat, segi agama, segi kemasyarakatan, jadi semuanya seiring sejalan, juga dalam Pancasila bukan menerapkan Pilar pilar Pancasila tapi P4 (Pedoman) penghayatan Pengamalan Pancasila) semua terstruktur dan dijabarkan tentang butir Pancasila ada 36 Butir.

Jadi kenapa harus malu untuk kembali ke UUD 45 non amandemen, karena semua akan tertata kembali, untuk sebuah kebenaran tentunya bukan harus saling menyalahkan kalau sudah memang bagus tinggal meneruskan saja tinggal menambah positifnya saja, yang muaranya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, malu kan seorang duta) Pancasila di rezim saat ini baca teks) Pancasila saja salah, dan tidak ada rasa malunya, hal ini ironis.
(Any SH)