Tentang Kami Redaksi

Direktur Eksekutif Halal Watch: Pemohon Dinilai Keliru Dalam Menafsirkan UU JPH.

Foto | Istimewa | ParlemenRakyat.com

Parlemenrakyat.Jakarta

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang saat ini sedangdiajukan Uji Materi’ (JudicialReview) di Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh sdr. Paustinus Siburian, SH.MH.Direktur Eksekutif Halal Watch, Ikhsan Abdullah, SH, M.H di hadapan awak media menjelaskan tentang judicial review terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tersebut, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Senin pagi (29/05).   

Lanjut Ikhsan, adapun ujimateri khususnya terhadap ketentuan: Diklum huruf b yang berbunyi: “bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. 

Pasal l ayal (I) dan (2) yang berbunyi: “(l) Produk adalah barang dan/alau jasa yang lerkail dengan makanan,Minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genelik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

(2) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam."  

Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi: “Penyelenggaraan JPH bertujuan : a. memberikan kenyamanan. keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk." 

Pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayahIndonesia wajib bersertifikat halal." 

Pasal 18 ayaf (2) yang berbunyi: “Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh Menteriberdasarkan fatwa MUl."

Menurut nya kehawatiran ini didasari oleh pemikiran bahwa UU JPH seolah-olah menganut “Mandatory Halal”. Padahal UU JPH sambung Ikhsan tidak menganut "Mandatory Halal"tetapi menganut “Mandatory Sertifikasi Halal“ yang diikuti dengan “Proses Labelisasi Halal”(Produk Halal wajib mencantumkan logo halal)". Ini artinya semua produk barang dan jasa yang tidak halal pun boleh beredar di Indonesia, hanya saja untuk produk barangdan jasa yang halal akan diberi labelisasi halal. 

Pengertian “Mandatory Halal”.bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di lndonesia wajib harus halal. Disinilah letak kekeliruan persepsi pemikiran Pemohon. Sedangkan yang memiliki sifat haram dari awal harus diberikan labelisasi haram. sehingga memberikan kejelasan bagi konsumen, tegas Ikhsan Abdullah, SH, MH. 

Hal ini sebenarnya telah dibahas dan diperdebatkan secara panjang dan lama olehpara anggota Dewan yang menolak kehadiran UU JPH,waktu pembahasan di DPR kurang lebih 8 tahun. Pemohon beranggapan seakan-akan nanti setelah berlakunya UU JPH yang boleh beredar di Wilayah Republik Indonesia hanyalah produk makanan dan minuman yang halal-halal saja, sementara makanan dan minuman yang tidak halal tidak boleh beredar sama sekali.   

Dengan kata lain, walau nanti pada tahun 2019 setelah UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH ini berlaku efekttif sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (I) UU JPH, maka produk-produk yang disukai Pemohon akan tetap ada dan tetap bisa beredar di pasaran diseluruh wilayah Republik indonesia karena: 

1) Minuman yang beralkohol tidak masuk dalam kategori minuman yang wajib disertifikasi.

2) Makanan yang sudah jelas tidak halal, seperti Daging Babi dan lain-lain, tidak termasuk dalam kategori makanan yang wajib disertifikasi.

3) Bahwa UU JPH rnerupakan jaminan perlindungan secara konstitusional kepada masyarakat khususnya kaum Muslim untuk memperoleh ketersediaan produk halal dan merupakan  kewajiban pemerintah dalam rangka pelaksanaan UUD 45(Dedeh)